komisi pemberantas korupsi (kpk) meminta pejabat, penyelenggara negara dan asn agar memberi teladan yang baik bagi masyarakat. tidak meminta, memberi dan menerima gratifikasi, dalih covid-19.
“memanfaatkan kondisi pandemi covid-19, jadi ladang korupsi. tindakan tersebut, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan den...
"memanfaatkan kondisi pandemi covid-19, jadi ladang korupsi. tindakan tersebut, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta ada risiko pidana," kata kepala bagian hukum dan ham kota bogor, alma wiranta, ahad (2/5/2021) petang.
menurutnya, pemkot bogor telah mengeluarkan s...
dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (9) peraturan wali kota bogor nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona virus disease 2019 di kota bogor, perlu menetapkan keputusan wali kota bogor tentang pembentukan satuan tugas khusus rencana aksi pelaksanaan kewaspa...
kepala bagian hukum dan ham setda kota bogor, alma wiranta mengatakan, perwali 18/2021 bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat atau pergerakan orang dan atau barang keluar masuk wilayah zona aglomerasi sebagai upaya menekan penyebaran covid-19, sebagai pengendalian terhadap eskalasi peningkatan penyebaran covid-19 melalui deteksi aktif pergerakan pelaku perjalan...
kabag hukum dan ham setda kota bogor, alma wiranta mengatakan, peraturan wali kota (perwali) nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat saat pandemi covid-19 ini bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat keluar masuk wilayah zona aglomerasi. hal itu sebagai upaya menekan penyebaran covid-...
pemerintah kota bogor telah mengeluarkan peraturan wali kota bogor nomor 18 tahun 2021tentang pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona virus disease 2019 di kota bogor dan keputusan wali kota bogor nomor 440/kep.335-hukham/2021 tentang penetapan periode pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik d...
kabag hukum dan ham setda kota bogor, jawa barat mengingatkan apartemen, hotel, rumah kost maupun bangunan lain di wilayah kota bogor akan memberi sanksi tegas terhadap pemilik atau penyewa tempat yang melanggar tertib kesusilaan. hal ini dilakukan, agar tidak terulang lagi kasus prostitusi online di salah satu apartemen di jalan sholeh iskandar, kecamatan tanah sarea...
kabag hukum dan ham setda kota bogor, alma wiranta mengatakan, melalui surat edaran wali kota bogor nomor 061/1789-huk.ham, tentang pelaksanaan kegiatan ibadah ramadhan dan idul fitri, pemerintah kota (pemkot) bogor melarang sejumlah thm untuk beroprasi selama ramadhan.
“pada bagian ketentuan pelaksanaan ibadah poin 9, butir...
kepala bagian hukum dan ham setda kota bogor, alma wiranta menjelaskan bahwa setiap prilaku melanggar hukum juga sudah diatur dalam kuhp. sehingga pelanggar p4s ini juga bisa dikenakan undang-undang yang berlaku.
masih kata alma, bahwa dalam rapat terkait raperda p4s tersebut pemkot bogor mengakomodir beberapa hal yang diatur didal...
pemerintah provinsi jawa barat (pemprov jabar) bersama kementerian dalam negeri melalui direktur jenderal (dirjen) ototnomi daerah (otda) melaunching aplikasi e-perda di gedung sate, kota bandung, jumat (16/4).
dalam launching tersebut, gubernur jawa barat, ridwan kamil dan dirjen otja, akmal malik menghadiri kegiatan launching sec...
kabag hukum dan ham pada setda kota bogor, alma wiranta mengatakan, untuk mendukung keberadaan perpustakaan daerah, pemerintah kota (pemkot) bogor juga akan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang perpustakaan. dimana, perda tersebut berfungsi untuk mencerdaskan dan menata perpustakaan.
"jadi perda itu meng...
kabag hukum dan ham pemkot bogor, alma wiranta mengatakan, larangan sotr tertuang dalam surat edaran nomor 440/1816- huk.ham tentang perubahan surat edaran nomor 440/1694-huk. ham tentang perpanjangan ke empat pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, dan mengoptimalkan posko penanganan tingkat kelurahan dalam rangka pengendalian covid 19 kota bogor.
“surat edaran ini mengu...
