rapat kerja bersama antara dprd kota bogor dengan pemerintah daerah kota bogor dalam membahas raperda pmp perumda pasar pakuan jaya.
kegiatan yang dilaksanakan pada selasa 12 januari 2021, pada pukul 13.30-15.30 wib di ruang paripurna dprd lt. 4 itu, diantara membahas terkait perlunya validasi aset, permohonan modal dengan kajian investasi, dan merevisi kembali perda nomor 18 tahun 20...
raperda perubahan kedua atas perda kota bogor nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
(pers hukham bogor)
bogor | kabarindoraya.com – bagian hukum dan ham kota bogor ditunjuk sebagai pilot project aplikasi e-perda oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) melalui direktorat produk hukum daerah pada dirjen otonomi daerah (otda). hal itu diungkapkan pada kegiatan nasional focus grup discussion (fgd) pengelolaan sistem data dan informasi produk hukum daerah, sekaligus...
bogor (km) – potensi besar untuk pendapatan asli daerah (pad) kota bogor ada di pasar teknik umum (pasar tu) kota bogor. maka kepastian hukum dalam pengelolaannya harus jelas. hal tersebut disampaikan ketua komisi ii dprd kota bogor rusli prihatevy. “polemik panjang pasar tu kota bogor harus segera diselesaikan, harus jelas kepastian hukumnya,” ungka...
bogor | kabarindoraya.com – rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal pemerintah (pmp) untuk perumda pasar pakuan jaya (ppj) terus bergulir, jajaran direksi perusahaan umum daerah (perumda) pasar pakuan jaya (ppj) menyampaikan tujuan pmp yang digulirkan untuk meningkatkan marwah, harkat dan martabat para pedagang serta meningkatkan layanan pasar juga...
kepala bagian hukum dan ham kota bogor, alma wiranta menyampaikan, ”pemerintah kota bogor telah mengeluarkan surat keputusan wali kota bogor nomor 440.0801-2 tentang perpanjangan keenambelas pembatasan sosial berskala besar berbasis mikro dan komunitas (psbbmk) dan surat edaran wali kota bogor nomor 440/111-huk.ham tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan (pkm),...
pemkot bogor perpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar berbasis mikro dan komunitas (psbbmk) hingga 25 januari mendatang. pemberlakuan pembatasan aktivitas ini merupakan pembatasan yang ke-16 sejak pandemi covid-19 melanda kota bogor
"memutuskan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar berbasis mikro dan komunitas dalam penanganan virus disease 2019 di kota bo...
pemerintah kota (pemkot) bogor bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan dprd kota bogor segera melangkah untuk melakukan upaya pengambilalihan terhadap pasar teknik umum (pasar tu) kota bogor. hal tersebut disampaikan kabag hukum dan ham setda kota bogor alma wiranta.
“perihal permasalahan pasar tu, upaya secara musyawarah pemkot bogor...
pemerintah kota (pemkot) bogor dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bogor telah sepakat mengesahkan apbd 2021 sebesar rp2.552.223.385.931.
namun sementara ini, peraturan daerah (perda) apbd kota bogor 2021 belum bisa diakses di laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) kota bogor dikarenakan menunggu nomor reg...
pemerintah kota (pemkot) bogor melakukan penandatanganan naskah kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan kejaksaan negeri (kejari) kota bogor di balai kota bogor, jalan ir. h. juanda, kota bogor, senin (28/12/2020).
penandatanganan ini terkait penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, diantaranya persoala...
pemerintah daerah kota bogor bersama dengan kejaksaan negeri kota bogor menggelar penandatanganan kesepakatan tentang penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh walikota bogor bima arya bersama kepala kejaksaa...
satuan tugas penanganan covid-19 kota bogor mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani wali kota bogor selaku ketua satgas, yang menekankan pada 6 poin penting terkait pengendalian kegiatan masyarakat selama libur hari raya natal 2020 dan tahun baru 2021 di masa pandemi covid-19 di kota bogor.
hal tersebut mengacu pada surat eda...
