Bagian Hukum dan HAM adakan Workshop Legal Drafting dengan Tema "mewujudkan regulasi daerah yang efektif dan implementatif"

 Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor menggelar Workshop Legal Drafting Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2025, dengan tema mewujudkan regulasi daerah yang efektif dan implementatif. Workshop ini berlangsung 2 hari, pada tanggal 26 dan 27 Februari 2025 di Hotel Grand Mulya, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dibuka secara resmi oleh Aspemkesra, Eko Prabowo mewakili Walikota Bogor pada hari rabu (26/2/2025). 

Kegiatan ini mengundang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor beserta BUMD Kota Bogor. Workshop ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Perangkat Daerah beserta BUMD di lingkungan Kota Bogor mengenai prinsip dan teknik penyusunan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta sejalan dengan kebijakan nasional. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang perundang-undangan, workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam merancang produk hukum daerah yang berkualitas, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, serta dapat diimplementasikan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta selaku ketua panitia melaporkan, “Ditengah efisiensi anggaran tahun 2025, perangkat daerah dan BUMD yang dihadirkan sebagai peserta hari ini mendapat kesempatan khusus dikarenakan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas penyusunan produk hukum di Kota Bogor.” Lanjut Alma, “Penerbitan produk hukum daerah berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2024 sebagai payung tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementatif PHD, selanjutnya dengan sistem pembentukan regulasi daerah yang baru, untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan serta pengolahan produk hukum daerah harus digunakan secara efektif, dan regulasi yang dihasilkan harus implementatif, sehingga kegiatan workshop ini tepat sasaran untuk menunjang visi dan misi pemerintahan baru Walikota Dedie A Rachim dan Wakil Walikota Jenal Mutaqin.”

Dalam sambutan Walikota melalui Asisten Pemerintahan dan Kesehateraan Rakyat, Eko Prabowo menekankan berkaitan dengan 4 hal yang berkaitan dengan sistem, prosedural, kemanfaatan dan daya guna peraturan yang merupakan pedoman professional ASN, bukan hanya menjadi beban seluruh staf Bagian Hukum dan HAM, namun semua pegawai yang mendapat pelatihan ini dapat menerapkannya sebagai memperlancar kinerja untuk melayani masyarakat.

Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum, Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor. Pada hari pertama, narasumber dari kanwil Hukum Jabar yang menyampaikan paparan terkait Perancang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, ahli madya Harun Yahya menyampaikan materi tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Raperda dan Raperkada. Ahli pertama Rino Andianto menyampaikan materi tentang teknis analisis dan evaluasi raperda dan raperkada dan ahli pertama R. Mahdi Sukamdani menyampaikan materi Teknik penyusunan produk hukum daerah. 

Selanjutnya pada hari kedua menghadirkan narasumber utama dari Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat, Dewi Martiningsih dengan judul pembinaan dan pengawasan terhadap poduk hukum daerah, narasumber Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menyampaikan materi program pembentukan peraturan daerah, dan diakhiri oleh narasumber Roni Ismail sebagai perancang peraturan PUU ahli muda terkait pengajuan produk hukum daerah Kota Bogor melalui aplikasi SIPRO HD dan JDIH.

Setelah kegiatan ini berakhir, diharapkan baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan BUMD di Kota Bogor dapat memahami penyusunan produk hukum daerah yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2025-02-27