Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Bogor jdih.kotabogor@gmail.com (0251) 8321075 || +62 896-7304-6863
Layanan Inovasi Transformasi Hukum Digital

Pusat Inovasi Regulasi Daerah Kota Bogor

Platform akselerasi literasi hukum modern Pemerintah Kota Bogor. Menyajikan ringkasan bahasa awam, alat komparasi perubahan naskah hukum, kanal langganan topik regulasi terpadu, serta visualisasi jejaring keterkaitan peraturan perundang-undangan.

Data Terverifikasi
Bagian Hukum Setda Kota Bogor

Sampel Pilot: Perda No. 2/2026

4 Pilar Fitur Inovasi

Eksplorasi instrumen regulasi Kota Bogor secara komprehensif melalui antarmuka interaktif yang dirancang untuk aparatur, praktisi hukum, dan seluruh warga masyarakat.

Pilar 1

Ringkasan Peraturan

Pahami inti peraturan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dilengkapi maksud pengaturan, hak & kewajiban, serta FAQ resmi.

Pilar 2

Pembanding Peraturan

Identifikasi perubahan ketentuan antara dua dokumen peraturan. Analisis penambahan, penghapusan, dan pengubahan teks pasal demi pasal secara visual.

Pilar 3

Langganan Regulasi

Ikuti topik pilihan dan pantau pembaruan produk hukum. Kelola notifikasi preferensi regulasi bidang tata ruang, kepegawaian, pajak, hingga perizinan.

Pilar 4

Peta Keterkaitan Regulasi

Telusuri hubungan dan riwayat perubahan antarproduk hukum. Visualisasi jejaring interaktif untuk menelusuri peraturan yang mengubah, mencabut, atau menjadi dasar hukum.

Pilot Terintegrasi Peraturan Daerah Kota Bogor

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2026

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Terhubung langsung dengan basis data resmi JDIH Kota Bogor, dokumen naskah asli, ringkasan terverifikasi, matriks pembanding pasal, dan peta keterkaitan.

Berasas Legalitas Resmi

Seluruh data yang disajikan bersumber dari lembaran daerah resmi yang terverifikasi tanpa rekayasa data.

Bahasa Inklusif & Jelas

Meringkas naskah yuridis yang kompleks menjadi intisari hak, kewajiban, dan sanksi praktis bagi masyarakat.

Kepastian Hubungan Hukum

Memastikan status keberlakuan suatu peraturan apakah masih berlaku, telah diubah, atau dicabut secara pasti.

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas dalam beberapa menit
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...