SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR DI PERGURUAN TINGGI

Bogor — Upaya peningkatan kinerja dan mutu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan (UNPAK) dan pelayanan publik Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, sepakat melaksanakan kegiatan Penguatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor di Perguruan Tinggi.

Kedua belah pihak sekaligus melangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum UNPAK Dr. Asmak Ul Hosnah, SH., MH dan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta, SH., MSi (Han), dengan disaksikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Drs. Syafrudin, SH., MSi,  setelah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan kapasitas sebagai pembicara kunci kegiatan Sosialisasi Sinergitas JDIH Kota Bogor.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama itu berlangsung di gedung Fakultas Hukum UNPAK, Aula Soepomo lantai 4, Selasa, 20 Desember 2022.

Pada penandatanganan tersebut, turut hadir dari Fakultas Hukum UNPAK para Pembantu Dekan, Kepala Program Study, para Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAK, sedangkan dari Bagian Hukum dan HAM dihadiri oleh Sub koodinator Peraturan Perundang-Undangan, Roni Ismail, Sub koodinator Bantuan Hukum, Yulia Anita, Sub koodinator Evaluasi Dokumentasi Informasi Hukum yang merangkap moderator, Nuniek Wulandari.

Melalui kolaborasi ini, Dekan Fakultas Hukum UNPAK, Asmak Ul Hosnah berharap Fakultas Hukum Unpak dengan Pemerintah Kota Bogor dapat saling memperkuat dan memudahkan kegiatan mahasiswa dalam bentuk implementasi program MBKM (Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) sekaligus mempermudah pencarian peraturan daerah di Kota Bogor untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa hukum.

Mendalami kegiatan itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, mengatakan pihaknya sangat antusias dengan pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama ini sekaligus penguatan JDIH dan dokumen Naskah Akademik (NA) pembentukan Perda antara UNPAK dengan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Kemudian, Ketua Komisi 1 DPRD, Syafrudin menyatakan dengan terkolaborasinya Bagian Hukum dan HAM dengan Fakultas Hukum UNPAK, maka ini menandakan momentum yang baik dan akan menghantarkan kemajuan untuk Kota Bogor, pihaknya tidak hanya berfokus pada dukungan kepada Bagian Hukum dan HAM melainkan juga mendukung kemajuan kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum UNPAK demi masa depan yang lebih mengandalkan digitalisasi, dan kegiatan sinergitas ini baru pertama kali di Kota Bogor yang perlu ditingkatkan dalam lanjutan kegiatan agar bermanfaat.

-Media Pers Huk-HAM

2022-12-20