Bogor. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah terus melaksanakan serangkaian kegiatan evaluasi kinerja tahun 2022, sebagai stabilisasi pelayanan yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2020, dan pada rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD, senin (26/3) tentang pertanggungjawaban Walikota Bogor Tahun 2022, dan hal tersebut juga dilaporkan sesuai dengan penyampaian tertulis pada Rapat Kerja Internal Bagian Hukum dan HAM yang mengusung tema "satukan tekad dan pandangan" bertempat di Royal Tulip Hotel beberapa waktu lalu.
Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta menyampaikan laporan atas kinerja jajarannya pada tahun 2022 dengan capaian melebihi target sampai 300%.
Dengan personil sebanyak 13 orang, Bagian Hukum dan HAM melalui kegiatan bantuan hukum dan HAM pada pelaksanaan pelayanan hukum litigasi telah menyelamatkan sekitar 511,2 Milyar Rupiah dari 64 gugatan perkara perdata, dan membawa Kota Bogor naik peringkat sesuai Indeks Kota Toleransi sebagai Kota Peduli HAM.
Pada kegiatan penataan peraturan perundangan telah menerbitkan 1520 produk hukum daerah (PHD), berupa Peraturan Daerah sebanyak 16 dokumen, Peraturan Walikota sebanyak 112 dan selebihnya Keputusan Walikota serta Keputusan Sekda.
Sedangkan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum telah menghantarkan inovasi JDIH Sipro HD ke peringkat 2 terbaik Nasional dari 3 kali berturut-turut peringkat pertama di Jawa Barat, sekaligus mengevaluasi 150 peraturan yang tidak relevan di Kota Bogor.
Dalam penegasan Rapat Kerja Internal, Alma berpesan "seluruh personil Bagian Hukum dan HAM tetap menjaga budaya kerja SPIRIT (Santun, Profesional, Integritas, Religius, Intelektual dan Transparan) sebagai modal bekerja baik, karena yang akan menilai manfaatnya adalah orang lain, maka jadikan hal ini sebagai ibadah kita bersama."
"Bagian Hukum dan HAM adalah titik sentral dominus regulasi, sehingga diharapkan perannya sebagai penerang jalan menuju kesuatu tempat." tutup Alma
-Media Pers Huk-HAM
