Berita Hukum
Mediasi Perkara Perdata Nomor 116/Pdt.G/2020/PN.BGR di Pengadian Negeri Kota Bogor
Pada tanggal 27 Mei 2021, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bogor menghadiri Sidang Mediasi Perkara Perdata Nomor 116/Pdt.G/2020/PN.BGR antara Erlin Erliany dkk melalui Kuasa Hukumnya yaitu Saudara Dwi Arsywendo, S.H. sebagai Penggugat melawan Wali Kota Bogor c.q. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, Camat Kecamatan Bogor Timur dan Lurah Kelurahan Katulampa melalui Tim Kuasa Hukumnya yaitu Saudara Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han), Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc. dan Tosa Andriansyah, S.H. sebagai Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII.
Isi Gugatan adalah “Gugatan terkait akses jalan masuk menuju lahan miik Penggugat yang tertutup karena adanya pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan infrastruktur pengendali terhadap pengaruh pembangunan bukaan jalan Tol Jagorawi Kilometer. 42,5.”
Kesimplan :
Pada Sidang Mediasi tersebut berhasil diadakan mediasi yang ditindaklanjuti dengan perbuatan akta perdamaian.
Demikian Siaran Pers Kegiatan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan dan menjadi maklum serta perhatian seluruh pihak.
2021-05-27
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah

