Berita Hukum
Rapat Finalisasi Rancangan peraturan Wali Kota Bogor tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami
Bogor, 1 Desember 2025 -
Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melalui Tim Bantuan Hukum menindaklanjuti penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang menjadi atensi dan arahan Kementrian Hak Asasi Manusia RI. Dimana saat ini Kota bogor Memiliki Perda 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami.
Bertempat di Sapphire Meeting Room Grande Pajajaran Bogor, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor berkolaborasi bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, Kecamatan di Kota Bogor serta Metamorfosis selaku perwakilan organisasi kemasyarakatan mengadakan kegiatan finalisasi Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami.
Membuka kegiatan ini, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han) menyampaikan bahwa dalam hal ini Pemkot Bogor sebagai fasilitasi penyusunan Perwali dengan tidak mencampuri kewenangan dari APH. Perwali ini baru satu-satunya di Indonesia dan sudah sinergi dengan program Posbankum milik Pemprov.
Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc., Analis Hukum Ahli Madya dan Roni Ismail, S.H. M.H., selaku Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menampung masukan dari para stake holder untuk dimasukan kedalam Perwali serta dalam penyusunannya juga diperlukan komitmen bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang nantinya dilakukan melalui MoU.
Untuk yurisdiksi/wilayah hukum serta batasan tindak pidana menjadi poin-poin masukan dari para stake holder yang hadir, khususnya untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satu yang dikecualikan.
Sebagai penutup, Kabag Hukum dan HAM mengingatkan bahwa sebaik2nya peraturan jika tidak bermanfaat maka tidak ada artinya. (RMI/FTR)
2025-12-01
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham tahun 2026 fokus regulasi daerah dan bale badami
- fgd tentang pelaksanaan permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah dan permendagr...
- konferensi pers bagian hukum dan ham sepanjang tahun 2025, alma : capaian kinerja terealisasi optimal
- sidang gugatan informasi publik terhadap 4 kepala smpn kota bogor (agenda putusan)
- pemkot bogor perkuat kualitas regulasi melalui workshop penyusunan program pembentukan peraturan kepala daerah tahun 2026
- sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota bogor
- strategic leadership alma wiranta: pelayanan hukum dan ham pemkot bogor

