Berita Hukum
Alma : Omnibuslaw Perwali Kota Bogor sebanyak 740 dokumen
Bogor. Setelah tercatat dalam Lembaran Negara UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diikuti sekitar 50 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana, tidak dapat dipungkiri omnibuslaw akan segera merambah ke seluruh penjuru tanah air dan salahsatunya produk hukum Kota Bogor yang telah dikeluarkan.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan," penataan produk hukum daerah sebagai dampak omnibuslaw yang sedang kami siapkan sebagai program omnibus perwali tahun ini sebanyak 740 dokumen, yang terdata sejak tahun 2014."
Lanjut Alma, "kami masih merumuskan strategi pembahasannya melalui FGD yang direncanakan dilaksanakan awal juni tahun ini, dengan menggandeng banyak pihak diantaranya akademisi, praktisi, organisasi profesi yang berkaitan dan pernagkat daerah yang membidanginya agar efektif dan efisien."
Masih Alma, "secara substansi dokumen Perwali yang kami persiapkan akan disampaikan ke publik untuk dilakukan pra penelitian sekaligus sebagai uji petik penerapan dimasyarakat, masih relevan atau tidak. Semua tahapan yang dijalankan akan melibatkan masyarakat."
"Produk Hukum yang akan disederhanakan tersebut juga terkait Perda sebanyak 110 dokumen, selain memenuhi perubahan regulasi juga harus dianalisis secara komprehensif, yaitu dari sisi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, saya berharap regulasi yang diberlakukan adalah instrument terbaik dan diimplementasikan sinergi, dan kolaborasi secara berkelanjutan, sebagai reformasi regulasi. "tegas Alma
-Media Pers Huk.HAM
2021-05-25
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah

