Berita Hukum
Kunjungan Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Rabu, 5 November 2025,
Di Era Kolaborasi ini, banyak cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas kinerja pemerintah daerah, salah satunya adalah melaksanakan kunjungan kerja sebagai cara untuk membandingkan dan mendapatkan informasi dari pemerintah daerah lain agar dapat di implementasikan di pemerintah daerah terkait.
Terkait hal tersebut, Kota Bogor kerap kali menjadi Kota yang cukup sering dikunjungi oleh Kota/Kabupaten lain dalam mencari sumber informasi. Kali ini, Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Bogor menerima kunjungan kerja dari Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
Kunjungan ini dalam rangka studi banding pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Sebagai informasi, Kota Bogor telah menerima penghargaan dari Kementrian HAM RI sebagai salah satu kota yang sudah 100% dalam penerapan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan. Selain itu, Kota Bogor juga sudah menjalankan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin selama 4 Tahun.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, didampingi Penyuluh Hukum Ahli Muda, Nuniek Wulandari dan Staf Bantuan Hukum, Fitriyanti.
2025-11-05
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah

