Bahas Dampak KUHP Baru dan Strategi Advokasi, Kepala Bagian Hukum dan HAM : “Mari Kita Kaji Bersama”

Bogor, 27 Oktober 2025 — Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda kota Bogor Hadiri kegiatan Utilizing the Community Working Group Coordination Meeting Among Communities To Discuss Finding From The Regular Monitoring and Settin The Advocacy Strategy yang bertempat di Hotel Aston Bogor. Kegiatan yang di inisiasi oleh Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Workshop on Regular Monitoring on Stigma and Discrimination Related to HIV Response at District Level yang dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas hasil pemantauan rutin, khususnya isu-isu terkait penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang dinilai memiliki potensi berdampak negatif terhadap populasi kunci dan kelompok rentan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, KPA Kota Bogor, RSMM, sejumlah Puskesmas, BAPERIDA, Dinas Sosial, Satpol PP, Lapas Paledang, dan komunitas. Melalui forum ini, para peserta dapat mendiskusikan hambatan dan tantangan penerapan KUHP Baru, serta merumuskan rekomendasi strategi advokasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi populasi kunci.

Dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, memberikan pandangan terhadap UU KUHP terbaru ini. "Ini cukup jelas ya sama-sama kita kaji dan diskusi, beberapa pasal yang menjadi fokus dalam peerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang nantinya akan ada banyak sekali Perda yang akan disesuaikan kembali. sebagai contoh pada pasal 428 dan pasal 429 tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang, Terhadap tindakan penelantaran yang dilakukan oleh daerah dengan perda, nantinya akan ada tertib yang dijalankan."

Dari pertemuan ini, diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi di tingkat daerah.
 

2025-10-27