Pembahasan Kesiapan Peraturan Daerah untuk Program PMHMETD II Bank BJB

Rabu, (12/02), Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta didampingi Tim Perundang-Undangan dan Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum juga perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menghadiri undangan dari BJB Provinsi Jawa Barat membahas mengenai Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II atau Right Issue II Bertempat di Gedung Kantor Bank BJB (T Tower Lt. 26), Jl. Gatot Subroto No. 93, Jakarta Selatan.

Dalam Kegiatan ini juga turut mengundang 16 Perangkat Daerah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat yang terbagi kedalam 2 Kloter. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan struktur permodalan Bank BJB guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung pelayanan publik di sektor keuangan, mendukung investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD, khususnya Bank BJB, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah melalui peningkatan dividen dan nilai perusahaan, memastikan proses penambahan modal berjalan sesuai regulasi yang berlaku.serta menganalisis dampak ekonomi dari PMHMETD II bagi pemegang saham dan masyarakat.

Alma Wiranta selaku perwakilan dari Pemerintah Daerah Kota Bogor merespon baik hal ini. "Pemerintah Daerah Kota Bogor bersinergi dengan Bank BJB melalui Pënyertaan Modal Pemerintah yang diberikan sesuai Peraturan Daerah, dan pada tahun 2025 ini sesuai timeline yang sudah di rencanakan, kami akan memasukkan dalam Propemperda.". Lebih lanjut alma mengatakan bahwa Perda terkait Penyertaan Modal Pemerintah perlu di kaji ulang dan disesuaikan. "Jika perubahan nilai Penyertaan Modal Pemerintah dari Pemerintah Daerah Kota Bogor ke Bank BJB, maka akan diterbitkan Perda baru yang didahului dengan kajian investasi dan Naskah Akademis." tutup alma.

Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) merupakan langkah strategis dalam memperkuat permodalan Bank BJB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk meningkatkan penyertaan modal guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penting untuk memastikan bahwa seluruh regulasi telah disiapkan dengan baik agar proses investasi dapat berjalan lancar. Dan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM berupaya untuk mendukung rencana ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan dampak ekonomi, risiko investasi, dan manfaat sosial yang dihasilkan. (RMI)

2025-02-12