Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor menjadi Narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Layanan Keperdataan Tahun 2024

Bertempat di Bigland Hotel Sentul, Kabupaten Bogor Jum'at (13/12), Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han) selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM yang juga Ketua Majelis Daerah Notaris Kota Bogor dipercaya menjadi Narasumber dalam acara Rapat Kerja Evaluasi Layanan Keperdataan Tahun 2024 dengan tema "Peningkatan Layanan Keperdataan Dalam Mendukung Program Kerja Ditjen AHU Tahun 2025" yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Administrasu Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama dengan Direktur Perdata, Henry Sulaiman, S.H., M.E.

Acara ini dihadiri oleh pejabat struktural Balai Harta Peninggalan (BHP) pada Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah se -Indonesia. Alma Wiranta melaporkan bahwa jumlah notaris di Kota Bogor yang saat ini mencapai 214 orang, dalam pengawasan MPDN pelayanannya sangat memerlukan peningkatan kapasitas dan keterkinian informasi dari Kementerian Hukum sebagai pembina profesi notaris sehingga meminimalisir fraud, kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

"perlu adanya revisi terkait Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris yang mengatur SOP terkait pelayanan penerimaan aduan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas agar disesuaikan dengan kondisi eksisting dan substansi ang diadukan oleh pelapor, sehingga perlindungan hukum bagi notaris memerlukan perhatian khusus".

di akhir materi, alma menambahkan "Jangan sampai procedural hukum mengenyampingkan substansi hukum, namun hati-hati penerapan substansi hukum juga hendaknya tidak menambrak ketentuan hukum yang ada, idealnya adalah keadilan procedural atau prosedural justice maupun keadilan yang hakiki berjalan beriringan dengan kewenangan".

2024-12-13