ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR: OPTIMALISASI IMPLEMENTASI TJSLP DAN KETENAGAKERJAAN

Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan. Acara ini berlangsung di Hotel Onih, Kota Bogor, dan dipandu langsung oleh Bapak Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han), Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Jum'at (22/11).

FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kedua Peraturan Daerah yang dinilai strategis dalam pembangunan Kota Bogor. Perda TJSLP bertujuan mendorong kontribusi aktif perusahaan dalam pembangunan sosial dan lingkungan, sementara Perda Ketenagakerjaan memastikan perlindungan hak pekerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, serta praktisi hukum.

Dalam sambutannya, Alma Wiranta menyampaikan pentingnya sinergi antara kebijakan dan implementasi di lapangan. "Melalui diskusi ini, kita ingin menggali masukan konkret untuk memastikan bahwa kedua Peraturan Daerah ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan dunia usaha di Kota Bogor," ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis, membahas tantangan seperti kurangnya pemahaman perusahaan terhadap TJSLP, perlunya penguatan pengawasan, dan ketidaksesuaian regulasi ketenagakerjaan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terkini. Peserta FGD juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan sosialisasi dan pelatihan, penyesuaian regulasi dengan dinamika ekonomi, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bogor berharap dapat memperkuat implementasi Perda TJSLP dan Ketenagakerjaan secara efektif dan relevan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak pekerja, dan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

2024-11-22