![Hero Background](https://jdih.kotabogor.go.id/assets/img/background/tugu_kujang.jpg)
![peraturan](https://baghukum-setda.kotabogor.go.id/assets/images/berita/20240812105821.jpg)
Rapat Penerjemahan Perda Kota Bogor bersama Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham
Bertempat di Ruang Rapat Ditjen PP Kemenkumham, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melaksanakan Rapat Penerjemahan Peraturan Daerah Kota Bogor, senin (12/08). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dilakukan pada 12 Juli Lalu.
Rapat ini DIhadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Penyuluh Hukum Ahli Muda beserta Tim, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Penerjemah Ahli Madya, Fungsional Penerjemah, Fungsional Analis Hukum dan Fungsional Umum Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem lnformasi Peraturan Perundang-undangan;
Di awali dengan sambutan yang disampaikan oleh bpk. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa ada beberapa poin terkait dengan pentingnya Perangkat Daerah memfasilitasi adanya Alih Bahasa terhadap Produk Hukum yang di Publikasikan, diantaranya :
1. Kemudahkan akses bagi investor asing, wisatawan, dan pihak internasional lainnya untuk memahami peraturan di Kota Bogor.
2. Memfasilitasi kerjasama dengan kota-kota lain di dunia, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun pemerintahan.
3. Menarik lebih banyak wisatawan asing dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami.
Lalu dilanjutkan dengan harmonisasi terjemahan dari Peraturan Daerah Kata Bogar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan 7 (tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara eksplisit dijelaskan dalam alih bahasa yang dilakukan setiap daerah, tetap harus menginduk kepada glosarium yang sudah disediakan Ditjen PP agar setiap produk hukum yang akan di lakukan Alih Bahasa dalat selaras dalam penggunaan bahasanya.
Produk hukum yang telah alih bahasa ini diharapkan dapat segera publikasikan melalui Portal JDIH sehingga Peraturan Daerah Kota Bogor dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
2024-08-12
Berita Terpopuler
- > sosialisasi rencana aksi daerah dan komite ham dengan tema "penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota bogor"
- > kemenkumham larang kegiatan ini, alma: awasi di kota bogor
- > kawal raperda psu perumkim, alma : sampai beres.
- > serah terima sk pemberhentian anggota dprd kota bogor periode 2019-2024
- > penyerahan dokumen alih bahasa produk hukum kota bogor oleh ditjen pp kemenkumham
- > rapat penerjemahan perda kota bogor bersama direktorat peraturan perundang-undangan kemenkumham
- > hadiri rakornas bidang hukum, alma wiranta suarakan 2 hal