Berita Hukum
Rapat Penerjemahan Perda Kota Bogor bersama Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham
Bertempat di Ruang Rapat Ditjen PP Kemenkumham, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melaksanakan Rapat Penerjemahan Peraturan Daerah Kota Bogor, senin (12/08). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dilakukan pada 12 Juli Lalu.
Rapat ini DIhadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Penyuluh Hukum Ahli Muda beserta Tim, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Penerjemah Ahli Madya, Fungsional Penerjemah, Fungsional Analis Hukum dan Fungsional Umum Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem lnformasi Peraturan Perundang-undangan;
Di awali dengan sambutan yang disampaikan oleh bpk. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa ada beberapa poin terkait dengan pentingnya Perangkat Daerah memfasilitasi adanya Alih Bahasa terhadap Produk Hukum yang di Publikasikan, diantaranya :
1. Kemudahkan akses bagi investor asing, wisatawan, dan pihak internasional lainnya untuk memahami peraturan di Kota Bogor.
2. Memfasilitasi kerjasama dengan kota-kota lain di dunia, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun pemerintahan.
3. Menarik lebih banyak wisatawan asing dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami.
Lalu dilanjutkan dengan harmonisasi terjemahan dari Peraturan Daerah Kata Bogar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan 7 (tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara eksplisit dijelaskan dalam alih bahasa yang dilakukan setiap daerah, tetap harus menginduk kepada glosarium yang sudah disediakan Ditjen PP agar setiap produk hukum yang akan di lakukan Alih Bahasa dalat selaras dalam penggunaan bahasanya.
Produk hukum yang telah alih bahasa ini diharapkan dapat segera publikasikan melalui Portal JDIH sehingga Peraturan Daerah Kota Bogor dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
2024-08-12
Berita Terpopuler
- permohonan konsultasi dari kecamatan bogor selatan dan lurah bantarjati
- kunjungan kerja pansus ii dprd kota payakumbuh terkait pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
- pemkot bogor penuhi janji sertakan warga menyusun raperwali terkait pemusnahan angkot 20 tahun
- terima mahasiswa magang, bagian hukum dan ham kota bogor: praktik kerja hukum
- polikrisis di tahun 2026, alma wiranta: akui regulasi daerah harus kuat
- jalin silaturahmi dan sinergitas, bawaslu kota bogor kunjungi bagian hukum dan ham setda kota bogor
- bagian hukum dan ham melaksanakan koordinasi dengan penerjemah ditjen pp kementerian hukum terkait alih bahasa produk hukum kota bogor.

