Berita Hukum
Rapat Penerjemahan Perda Kota Bogor bersama Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham
Bertempat di Ruang Rapat Ditjen PP Kemenkumham, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melaksanakan Rapat Penerjemahan Peraturan Daerah Kota Bogor, senin (12/08). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dilakukan pada 12 Juli Lalu.
Rapat ini DIhadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Penyuluh Hukum Ahli Muda beserta Tim, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Penerjemah Ahli Madya, Fungsional Penerjemah, Fungsional Analis Hukum dan Fungsional Umum Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem lnformasi Peraturan Perundang-undangan;
Di awali dengan sambutan yang disampaikan oleh bpk. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa ada beberapa poin terkait dengan pentingnya Perangkat Daerah memfasilitasi adanya Alih Bahasa terhadap Produk Hukum yang di Publikasikan, diantaranya :
1. Kemudahkan akses bagi investor asing, wisatawan, dan pihak internasional lainnya untuk memahami peraturan di Kota Bogor.
2. Memfasilitasi kerjasama dengan kota-kota lain di dunia, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun pemerintahan.
3. Menarik lebih banyak wisatawan asing dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami.
Lalu dilanjutkan dengan harmonisasi terjemahan dari Peraturan Daerah Kata Bogar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan 7 (tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara eksplisit dijelaskan dalam alih bahasa yang dilakukan setiap daerah, tetap harus menginduk kepada glosarium yang sudah disediakan Ditjen PP agar setiap produk hukum yang akan di lakukan Alih Bahasa dalat selaras dalam penggunaan bahasanya.
Produk hukum yang telah alih bahasa ini diharapkan dapat segera publikasikan melalui Portal JDIH sehingga Peraturan Daerah Kota Bogor dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
2024-08-12
Berita Terpopuler
- fgd review perwali kota bogor nomor 47 tahun 2019: penguatan regulasi penyelenggaraan gerakan pramuka
- bagian hukum dan ham terima kunjungan kerja setda kota tasikmalaya, perkuat sinergi penyusunan regulasi
- lambang daerah kota bogor menambah kecintaan: identitas dan kehormatan
- perkuat literasi perda kota bogor, alma luncurkan insap (informasi sanksi perda)
- bagian hukum dan ham setda kota bogor bersama dprd kota bogor gelar sosialisasi peraturan daerah di empat lokasi
- bagian hukum dan ham setda kota bogor terima kunjungan kerja dprd kota cilegon bahas penyusunan raperda pencegahan perilaku seksual berisiko
- bagian hukum dan ham setda kota bogor terima kunjungan benchmarking jdih kementerian koordinator bidang pangan ri

