Berita Hukum
Bahas Mitigasi Pinjol dan Judol, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat Ajak seluruh Kepala Bagian Hukum Se-Jawa Barat saling Sinergi.
Menindaklanjuti Diskusi yang dilakukan secara Daring pada hari minggu (7/7) kemarin, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor bersama dengan Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat melaksanakan FGD Mitigasi Hukum untuk Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Pinjaman Online dan Judi Online
Pada hari ini Senin, 8 Juli 2024 secara daring yang di hadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM se-Kota Dan Kabupaten di Jawa Barat. Fokus pembahasan dalam FGD kali ini terkait mitigasi hukum untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap pinjaman online dan judi online.
FGD ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting diantaranya yaituPenanganan di Level Aksi dan Regulasi. Diperlukan penanganan yang efektif melalui upaya preventif, preemtif, dan represif.
Selain itu, Pembuatan kampanye, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat serta pembentukan tim atau satuan tugas oleh Kepala Daerah.
Optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum di daerah, dengan tetap menghindari pengurangan efektivitas sanksi.
Pengaktifan Forkopimda beserta jajarannya dalam penanganan pinjaman online dan judi online serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor, termasuk OJK sebagai pemberi izin dan APH dalam penegakan hukum.
Dorongan dari pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada masyarakat melalui lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah.
Seluruh peserta FGD pun sepakat untuk dikeluarkannya Rekomendasi Tingkat Nasional. Yaitu Mengusulkan secara tertulis kepada pemerintah pusat untuk membuat regulasi yang lebih ketat dan membekukan beberapa platform yang terindikasi sebagai penyelenggara judi online sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dari pinjaman online dan judi online. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi masalah ini secara efektif.
Selain itu, hasil FGD ini merupakan langkah awal dalam upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam penggunaan teknologi keuangan serta meminimalisir risiko sosial yang terkait. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi rekomendasi-rekomendasi ini untuk kebaikan bersama.
2024-07-08
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham setda kota bogor menyelenggarakan workshop legal drafting, perkuat kualitas produk hukum daerah kota bogor.
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol

