Berita Hukum
Kota Bogor Terpilih Sebagai Kota Toleran Unggulan Tahun Ini
Penghargaan Indeks Kota Toleransi dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Dalam penghargaan kali ini, hadir langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan Kota Bogor meraih kategori 'Kepemimpinan Toleransi Terbaik. Perwakilan Pemerintah diwakili oleh Adi Novan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Yulia Anita, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.
Dalam acara penghargaan kategori Toleransi, disampaikan bahwa titik penting adalah membentuk ekosistem Toleransi melalui kepemimpinan politik, kepemimpinan sosial, dan kepemimpinan birokrasi. Semuanya bersinergi dan berkolaborasi.
Tujuan Indeks Kota Toleransi (IKT) ini adalah untuk meningkatkan ekosistem toleransi di Indonesia. Perspektif desain toleransi adalah melawan intoleransi, demikian juga terorisme.
Penilaian yang telah dilakukan SETARA INSTITUTE, salah satunya mencegah terorisme, merancang RAD 2024, dan pencapaian berbasis kinerja. Perspektif human security dan penempatan pembangunan manusia.
Dalam penghargaan kali ini, ada 10 Kota yang mendapatkan peringkat terbaik:
- Singkawang - 6.500
- Bekasi - 6.460
- Salatiga - 6.450
- Manado - 6.400
- Semarang - 6.230
- Magelang - 6.220
- Kediri - 6.073
- Sukabumi - 5.997
- Kupang - 5.953
- Surakarta - 5.800
Penghargaan khusus terbaik diberikan kepada dua kota:
- Kota Bogor untuk Kepemimpinan Toleransi Terbaik
- Kota Banjarmasin dan Kabupaten Muara Inim, sebagai Indeks Toleransi terbaik.
Harapan dari penghargaan kali ini adalah agar semua Kabupaten/Kota selalu mengedepankan nilai-nilai toleransi yang dapat menjadi unsur kuat dalam pembangunan dan pemerintahan."
2024-01-30
Berita Terpopuler
- permohonan konsultasi dari kecamatan bogor selatan dan lurah bantarjati
- kunjungan kerja pansus ii dprd kota payakumbuh terkait pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
- pemkot bogor penuhi janji sertakan warga menyusun raperwali terkait pemusnahan angkot 20 tahun
- terima mahasiswa magang, bagian hukum dan ham kota bogor: praktik kerja hukum
- polikrisis di tahun 2026, alma wiranta: akui regulasi daerah harus kuat
- jalin silaturahmi dan sinergitas, bawaslu kota bogor kunjungi bagian hukum dan ham setda kota bogor
- bagian hukum dan ham melaksanakan koordinasi dengan penerjemah ditjen pp kementerian hukum terkait alih bahasa produk hukum kota bogor.

