Bagian Hukum dan HAM Setda Tingkatkan Portal JDIH untuk Layanan Publik Terkait Regulasi

Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui 2 perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informasi  mulai mengimplementasikan kegiatan pengembangan pengelolaan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terkait tanda tangan digital pada produk hukum daerah pada hari Kamis (6/4/23) di Ruang Rapat Diskominfo. 

Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta merespon dengan banyaknya permintaan informasi  terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, hal ini menandakan sebagai Kota Cerdas maka kebutuhan informasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang baik, sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang JDIHN yang dikembangkan di daerah sebagai peningkatan kualitas pelayanan pemerintah pada sektor informasi regulasi, dan undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi penekanan sebagai kewajiban organisasi pemerintah."  

Lanjut Alma, "kemudahan akses untuk mencari aturan daerah kota bogor menjadi prioritas, seperti halnya ketika warga yang ingin mengetahui peraturan-peraturan di Kota Bogor tentang Ketahanan Pangan, buka JDIH Kota Bogor akan terlihat di mesin pencari Perda No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan informasi hukum lainnya terkait update Perda Kota Bogor tentang Sistem Pertanian Organik dalam proses pengundangan di Propinsi Jawa Barat teregister Nomor 16 Tahun 2022."

"Kami berharap semakin canggihnya teknologi informasi maka semakin menambah manfaat bagi masyarakat pencari keadilan dari kebutuhan peraturan-peraturan di daerah, dan bagi pemangku kepentingan sebagai pengingat terhadap tuntutan dalam tata kelola pemerintahan yang baik" tutup Alma.

 

-Media Pers Huk-HAM

2023-04-06