Berita Hukum
Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bogor
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor yang di wakili oleh Punyuluh Hukum Ahli Muda Nuniek Wulandari menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Bogor dengan tema "Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bogor".
Dalam Rapat Koordinasi tersebut disampaikan Strategi Intervensi Sasaran Stunting/Keluarga Beresiko Stunting yaitu dengan Program kegiatan OPD dalam Penurunan Stunting ditentukan dalam Rakor Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota 2 kali dalam 1 semester di mana kegiatan yang dilaksanakan harus terpadu, terstruktur dan terukur. Penguatan percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota. Pembentukan orangtua asuh yang melibatkan Forkopimda, corporate (perusahaan swasta), BUMN, BUMD, asosiasi profesi dan komunitas lainnya serta tokoh masyarakat.
ASN Kota Bogor (6.717 ASN) dilibatkan untuk menggalakan makan telur setiap hari bagi sasaran selama minimal 6 bulan. Dukungan dari perguruan tinggi negeri dan swasta untuk advokasi, research untuk mewujudkan Kota Bogor Zero New Stunting. Pemberian Reward kepada Kecamatan, kelurahan, Kecamatan, Kelurahan, OPD, Corporate dan Perguruan Tinggi dengan penurunan stunting tinggi.
Bekerja sama dengan para pembudidaya ayam, ikan, poktan dan KWT/KTD. Kerja sama dengan Balai dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perikanan dan Kelautan Kerja sama dengan toko tani Kementerian Pertanian Penggunaan Aplikasi Penurunan Stunting.
-Media Pers Huk-HAM
2023-03-20
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham setda kota bogor kembali selenggarakan sosialisasi perturan daerah, rangkul lpm dan organisasi di kota bogor
- bagian hukum dan ham setda kota bogor terima pansus bmd dprd kabupaten bangka selatan
- 57 paralegal posbakum kelurahan kota bogor dikukuhkan, perkuat akses keadilan masyarakat
- bagian hukum dan ham kota bogor raih dua penghargaan pada hari pengayoman ke-81
- pemkot bogor perkuat pemahaman masyarakat tentang jdihn dan jdih kota bogor
- fgd review perwali kota bogor nomor 47 tahun 2019: penguatan regulasi penyelenggaraan gerakan pramuka
- bagian hukum dan ham terima kunjungan kerja setda kota tasikmalaya, perkuat sinergi penyusunan regulasi

