Berita Hukum
Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bogor
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor yang di wakili oleh Punyuluh Hukum Ahli Muda Nuniek Wulandari menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Bogor dengan tema "Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bogor".
Dalam Rapat Koordinasi tersebut disampaikan Strategi Intervensi Sasaran Stunting/Keluarga Beresiko Stunting yaitu dengan Program kegiatan OPD dalam Penurunan Stunting ditentukan dalam Rakor Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota 2 kali dalam 1 semester di mana kegiatan yang dilaksanakan harus terpadu, terstruktur dan terukur. Penguatan percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota. Pembentukan orangtua asuh yang melibatkan Forkopimda, corporate (perusahaan swasta), BUMN, BUMD, asosiasi profesi dan komunitas lainnya serta tokoh masyarakat.
ASN Kota Bogor (6.717 ASN) dilibatkan untuk menggalakan makan telur setiap hari bagi sasaran selama minimal 6 bulan. Dukungan dari perguruan tinggi negeri dan swasta untuk advokasi, research untuk mewujudkan Kota Bogor Zero New Stunting. Pemberian Reward kepada Kecamatan, kelurahan, Kecamatan, Kelurahan, OPD, Corporate dan Perguruan Tinggi dengan penurunan stunting tinggi.
Bekerja sama dengan para pembudidaya ayam, ikan, poktan dan KWT/KTD. Kerja sama dengan Balai dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perikanan dan Kelautan Kerja sama dengan toko tani Kementerian Pertanian Penggunaan Aplikasi Penurunan Stunting.
-Media Pers Huk-HAM
2023-03-20
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah

