Rapat Koordinasi terkait Penguatan Transformasi Layanan Kesehatan Sehingga Mencapai Target Pembangunan Kesehatan

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor yang diwakili oleh Fauziah Nur Syafrina selaku Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Penguatan Transformasi Layanan Kesehatan Sehingga Mencapai Target Pembangunan Kesehatan (Rapat Koordinasi BLUD) melaui Zoom Meeting. Rapat ini diselenggarakan secara langsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jl. H. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta. Dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur BUMD,BLUD & BMD, Kementerian Dalam Negeri, Kasubdit BLUD Kementerian Dalam Negeri, Kepala Daerah Provinsi, Kab/Kota, Sekretaris Daerah Provinsi, Kab/Kota, Kepala BAPENDA Provinsi, Kab/Kota, Kepala BPKAD Provinsi, Kab/Kota, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga Terkait.

Rapat Koordinasi di buka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. A. Fatoni, MSi. Pada kesempatan ini Dirjen Bina Keuda menyampaikan tujuan di bentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah agar Layanan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparent dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Selain itu BLUD di bentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan status hukum yang tidak terpisah dari PEMDA. 

Kasubdit BLUD Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, bapak R. Wisnu Saputro, SE, MAP menyampaikan bahwa dalam implementasi BLUD Pemerintah Daerah dan DPRD harus memiliki Pemahaman dan Pola Pikir yang sama.Dalam melaksanakan tujuannya, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD diatur dalam Peraturan Daerah agar memudahkan implementasi BLUD di daerah. Beliau juga menambahkan bahwa Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisah dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

-Media Pers Huk-HAM

2023-03-08