Berita Hukum
Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
Selasa, 21 Februari 2022, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor menyelenggarakaan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta, Perancang Peraturan Perundang-undangan Roni Ismail, Analis Peraturan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dewi Siti Rodifah serta Perancangan Peraturan perundangan-undangan Fathur Adi Pratomo hadir dalam zoom meeting tersebut.
Kegiatan ini mengundang Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, serta Perangkat Daerah terkait.
Kegiatan ini merupakan pemaparan hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan Wali Kota ini akan menjadi acuan khsusunya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan urusan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
-Media Pers Huk-HAM
2023-02-21
Berita Terpopuler
- pemkot bogor genjot implementasi perda disemua aspek, kabag hukum dan ham: “siapapun harus patuh”
- kerjasama dengan lbh, bagian hukum dan ham fasilitasi pegawai selesaikan permasalahan hukum secara pro bono.
- bagian hukum dan ham kota bogor perkuat kpi melalui inovasi teknologi digital
- usut dugaan penyalahgunaan keuangan di satpol pp kota bogor, hak pegawai dipastikan dipulihkan
- pemkot bogor libatkan masyarakat dalam pembentukan perda, alma : "tertib dan harmonis, beri efek jera bagi pelanggar”
- bagian hukum dan ham setda kota bogor berikan respons terkait wacana perwali santunan kematian
- bagian hukum dan ham setda kota bogor menerina audiensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)