Berita Hukum
Kegiatan Rapat Kerja Internal Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
Rapat kerja internal yang digelar oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor adalah wadah evaluasi kinerja pelayanan Bagian Hukum dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dan juga SKPD.
"Bagian hukum bukan institusi tersendiri melainkan gravitasi dari seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bogor." Hal ini menjadi point penting yang ditekankan oleh Kabag Hukum, Alma Wiranta pada RKI yang berlangsung di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Bogor, Jumat, 3 Februari 2023.
Pada kesempatan ini hadir pula sebagai pembuka Sekretaris Daerah Kota Bogor dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor.
Disampaikan oleh Aspemkesra perlu memperkuat kolaborasi antara Bagian Hukum dengan sesama SKPD dan butuh regenerasi agar para pegawai juga memiliki perkembangan karir yang bagus.
Sementara terkait dengan pencapaian kedepannya, Sekretaris Daerah Kota Bogor meminta Tim Bagian Hukum dan HAM agar terus memperkuat teamwork karena teamwork yang bagus akan menghasilkan pencapaian yang bagus pula.
Dan diakhir kegiatan, Kabag Hukum dan HAM menyampaikan apresiasinya kepada SKPD, dikatakannya keberhasilan yang selama ini diraih oleh Bagian Hukum dan HAM tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari SKPD.
-Media Pers Huk-HAM
2023-02-03
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah

