Berita Hukum
PROPEMPERDA 2023
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 188.342-29 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Sidang 2023, terdapat 15 Raperda yang akan segera di bahas dan ditetapkan pada tahun 2023. Berikut Daftar Raperda Kota Bogor Tahun 2023 :
- Masa Sidang Kedua (Januari - April)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Rencana Induk Utilitas Kota
- Perubahan atas PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
- Perlindungan Lansia
- Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
- Masa Sidang Ketiga (Mei - Agustus)
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2023-2052
- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
- Pertanggungajawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Keadilan Restoratif
- Masa Sidang Kesatu (September - Desember)
- Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
-Media Pers Huk-HAM
2023-01-25
Berita Terpopuler
- pemkot bogor genjot implementasi perda disemua aspek, kabag hukum dan ham: “siapapun harus patuh”
- kerjasama dengan lbh, bagian hukum dan ham fasilitasi pegawai selesaikan permasalahan hukum secara pro bono.
- bagian hukum dan ham kota bogor perkuat kpi melalui inovasi teknologi digital
- usut dugaan penyalahgunaan keuangan di satpol pp kota bogor, hak pegawai dipastikan dipulihkan
- pemkot bogor libatkan masyarakat dalam pembentukan perda, alma : "tertib dan harmonis, beri efek jera bagi pelanggar”
- bagian hukum dan ham setda kota bogor berikan respons terkait wacana perwali santunan kematian
- bagian hukum dan ham setda kota bogor menerina audiensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)

