Pembahasan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan Dharmawangsa Hills Yang Berlokasi di Jl. Pabuaran No. 8 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

Rapat Pembahasan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan "Dharmawangsa Hills" dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Dan dipimpin oleh Tety Sovia Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dengan pemohon atas nama PT. Graha Cipta Sukses. 
Pada rapat kali ini, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor memberikan masukkan antara lain:

1. Terkait dasar hukum yang dicantumkan dalam dokumen, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku tersebut agar tidak dicantumkan kembali dalam dokumen dan mengganti dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru/yang masih berlaku. 

2. Terkait Status dan Luas Lahan, berdasarkan Tabel 2.2. Rekapitulasi Kepemilikan Tanah dan fotokopi dokumen yang dilampirkan bahwa ada lahan yang dihibahkan kepada masyarakat seluas 118 m2, untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari disarankan untuk proses hibahnya diselesaikan secara legal sehingga memiliki legalitas yang kuat, antara lain dengan menunjuk pihak yang diberi hibah, dibuat akta hibahnya, dan dibalik nama sertipikatnya. Untuk lahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3903 masih tertulis atas nama Ahli Waris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Hak Milik tersebut seharusnya di downgrade menjadi Hak Guna Bangunan dan dibalik nama ke atas nama PT. Graha Cipta Sukses. Jika masih dalam proses dapat melampirkan bukti dari Kantor Pertanahan atau Covernote dari PPAT. 

3. Agar melengkapi dokumen yang belum ada, antara lain Akta Pendirian PT. Graha Cipta Sukses Nomor 21 Tanggal 19 Juni 2015 berikut pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2444416.AH.01.01.TAHUN 2015 dan fotokopi Pernyataan Persetujuan/Tidak Keberatan Tetangga.

-Media Pers Huk-HAM

2023-01-18