Berita Hukum
Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PT. Suryamas Dutamakmur Dan Pembahasan Tindaklanjut Hasil LO Kejari Kota Bogor Tentang Pustu Kencana
Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Yulia Anita Indrianingrum, Serta Penyusun Bahan Bantuan Hukum Fitriyanti menghadiri rapat untuk membahas masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kertamaya yang sebelumnya dimohonkan untuk diterbitkan dokumen 3 serangkai dalam rangka pensertifikatan yang diajukan oleh PT. Suryamas Dutamakmur dengan dasar SPH yang dimilikinya, namun ditolak oleh Lurah Kertamaya.
Bagian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa sikap penolakan oleh Lurah Kertamaya sudah benar, karena PT. Suryamas Dutamakmur tidak dapat menunjukan surat kuasanya dari para pemegang SPH. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga menyatakan pendapat yang sama dan setuju atas masukan dari Bagian Hukum. Lanjutnya, bahwa permohonan tersebut agar ditunda hingga PT.Suryamas Dutamakmur bisa menunjukan surat kuasa atau surat kehilangan dari Kepolisian jika memang surat tersebut benar hilang sebagaimana yang disampaikan olehnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga pembahasan terkait tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang diatasnya berdiri bangunan Pustu Kencana. Inti dari pembahasan ini bahwa tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dikembalikan kepada pemiliknya.
Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemilik belum dapat dikabulkan karena pemilik belum dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah atas bidang tanah tersebut.
Atas permasalahan Pustu Kencana ini sebelumnya telah dimintakan pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan selanjutnya untuk menguatkan kembali Pemerintah Kota Bogor dalam mengambil langkah kebijakan maka akan dimohonkan kembali pendapat hukum dari Kejaksaan Agung.
-Media Pers Huk-HAM
2022-12-21
Berita Terpopuler
- pemkot bogor genjot implementasi perda disemua aspek, kabag hukum dan ham: “siapapun harus patuh”
- kerjasama dengan lbh, bagian hukum dan ham fasilitasi pegawai selesaikan permasalahan hukum secara pro bono.
- bagian hukum dan ham kota bogor perkuat kpi melalui inovasi teknologi digital
- usut dugaan penyalahgunaan keuangan di satpol pp kota bogor, hak pegawai dipastikan dipulihkan
- pemkot bogor libatkan masyarakat dalam pembentukan perda, alma : "tertib dan harmonis, beri efek jera bagi pelanggar”
- bagian hukum dan ham setda kota bogor berikan respons terkait wacana perwali santunan kematian
- bagian hukum dan ham setda kota bogor menerina audiensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)

