Berita Hukum
Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PT. Suryamas Dutamakmur Dan Pembahasan Tindaklanjut Hasil LO Kejari Kota Bogor Tentang Pustu Kencana
Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Yulia Anita Indrianingrum, Serta Penyusun Bahan Bantuan Hukum Fitriyanti menghadiri rapat untuk membahas masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kertamaya yang sebelumnya dimohonkan untuk diterbitkan dokumen 3 serangkai dalam rangka pensertifikatan yang diajukan oleh PT. Suryamas Dutamakmur dengan dasar SPH yang dimilikinya, namun ditolak oleh Lurah Kertamaya.
Bagian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa sikap penolakan oleh Lurah Kertamaya sudah benar, karena PT. Suryamas Dutamakmur tidak dapat menunjukan surat kuasanya dari para pemegang SPH. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga menyatakan pendapat yang sama dan setuju atas masukan dari Bagian Hukum. Lanjutnya, bahwa permohonan tersebut agar ditunda hingga PT.Suryamas Dutamakmur bisa menunjukan surat kuasa atau surat kehilangan dari Kepolisian jika memang surat tersebut benar hilang sebagaimana yang disampaikan olehnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga pembahasan terkait tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang diatasnya berdiri bangunan Pustu Kencana. Inti dari pembahasan ini bahwa tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dikembalikan kepada pemiliknya.
Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemilik belum dapat dikabulkan karena pemilik belum dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah atas bidang tanah tersebut.
Atas permasalahan Pustu Kencana ini sebelumnya telah dimintakan pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan selanjutnya untuk menguatkan kembali Pemerintah Kota Bogor dalam mengambil langkah kebijakan maka akan dimohonkan kembali pendapat hukum dari Kejaksaan Agung.
-Media Pers Huk-HAM
2022-12-21
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah

