Berita Hukum
Koordinasi Pelaporan Data RANHAM B12 Tahun 2022
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM (RANHAM) Tahun 2021 – 2025 dan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.03-12 perihal Notifikasi Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B12 Tahun 2022, akan dilaksanakan Pelaporan Capaian Aksi HAM B12 Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di seluruh Indonesia pada periode Bulan Januari – Desember 2022.
Pelaporan Capaian Aksi HAM B12 Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2022 ini terdiri dari 6 Laporan Rencana Aksi HAM yang mencakup Kelompok Sasaran Perempuan, Anak, dan Disabilitas.
Terkait hal tersebut, Vilya Christiana selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melakukan koordinasi pengisian formulir dan data dukung ke beberapa Instansi dan Perangkat Daerah yaitu Polresta Bogor Kota, Bapas Kelas II Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, serta UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor (Senin, 14/11/2022).
Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor akan melakukan Pelaporan Capaian Aksi HAM B12 Tahun 2022 melalui sistem pemantauan Kantor Staf Presiden aplikasi serambi ksp.go.id. yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 - 5 Desember 2022.
-Media Pers Huk-HAM
2022-11-14
Berita Terpopuler
- permohonan konsultasi dari kecamatan bogor selatan dan lurah bantarjati
- kunjungan kerja pansus ii dprd kota payakumbuh terkait pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
- pemkot bogor penuhi janji sertakan warga menyusun raperwali terkait pemusnahan angkot 20 tahun
- terima mahasiswa magang, bagian hukum dan ham kota bogor: praktik kerja hukum
- polikrisis di tahun 2026, alma wiranta: akui regulasi daerah harus kuat
- jalin silaturahmi dan sinergitas, bawaslu kota bogor kunjungi bagian hukum dan ham setda kota bogor
- bagian hukum dan ham melaksanakan koordinasi dengan penerjemah ditjen pp kementerian hukum terkait alih bahasa produk hukum kota bogor.

