Berita Hukum
PSBB Kembali Diperpanjang, Pemkot Bogor Tambah Kebijakan Baru
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan Pemkot Bogor telah menerbitkan lagi Surat Keputusan Wali Kota Bogor 440/Kep.224-Hukham/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perpanjangan ke 21 PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Bogor.
Surat tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Bima Arya dan diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai 5 April 2021.
Selain itu untuk kebijakan PPKM kata Alma Satgas Penanganan Covid-19 juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/1468-Huk.HAM tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan amanat dari Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021.
"Pada point pembatasan kegiatan tingkat kota yang telah diberlakukan meliputi kapasitas dan jam operasional, secara khusus untuk kegiatan operasional di pusat perbelanjaan/mall diperkenankan sampai dengan pukul 21.00 WIB," katanya Jumat (26/3/2021).
"Implementasi dalam pemantauan, pengawasan, penindakan dan evaluasi melalui Pos Penanganan Covid-19 Terpadu di tingkat Kelurahan dan RW yang merupakan kebijakan PPKM Berbasis Mikro akan melibatkan semua pihak agar pelaksanaan protokol kesehatan 5M dengan cara optimal," ujarnya.
Alma menambahkan saat ini kebijakan yang berlaku di Kota Bogor telah mencapai 197 dokumen, baik berupa Perwali, Kepwali, Intruksi, SE maupun SK.
"Semoga semua regulasi yang telah dikeluarkan ini dapat mengawal pelaksanaan pencegahan maupun penanganan Covid-19 di Kota Bogor," ujarnya.
-Media Pers Hukham
Surat Edaran Nomor 440/1468-Huk.HAM dapat anda Download di :
https://drive.google.com/file/d/1n9YcbNJ3gR_qA0JfL-nDi2E_qhuRHr1e/view?usp=sharing
2021-03-26
Berita Terpopuler
- pemkot bogor penuhi janji sertakan warga menyusun raperwali terkait pemusnahan angkot 20 tahun
- terima mahasiswa magang, bagian hukum dan ham kota bogor: praktik kerja hukum
- polikrisis di tahun 2026, alma wiranta: akui regulasi daerah harus kuat
- jalin silaturahmi dan sinergitas, bawaslu kota bogor kunjungi bagian hukum dan ham setda kota bogor
- bagian hukum dan ham melaksanakan koordinasi dengan penerjemah ditjen pp kementerian hukum terkait alih bahasa produk hukum kota bogor.
- kepala bagian hukum dan ham dampingi wakil wali kota bogor menghadiri kegiatan asia pacific cities alliance for health and development (apсат)
- sekretaris daerah kota bogor kunjungi bagian hukum, kabag hukum dan ham sampaikan penyelamatan potensi kerugian sebesar rp1,29 triliun

