Berita Hukum
JDIH AWARD 2022
BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2022 mendapatkan kembali penghargaan di tingkat nasional, dengan dinobatkan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Kota terbaik kedua tingkat nasional, kegiatan yang dilaksanakan di ballroom hotel Grand Sahid Jakarta, selasa (18/10) menghadirkan perwakilan lembaga pemerintah, kementerian, lembaga non pemerintah, Pemprop, pemkab dan Pemkot se- Indonesia yang memenuhi kategori.
Penghargaan JDIHN tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mewakili Wali Kota Bogor.
Pemkot Bogor menjadi anggota terbaik JDIH Terbaik 2 Nasional Tahun 2022 Kategori Kota setelah menjalani penilaian yang sangat ketat, adapun posisi pertama diberikan kepada Kota Batam, Kota Ambon di posisi ketiga, Kota Sukabumi di posisi keempat dan kota bandung di posisi kelima.
“Website JDIH Sipro HD Kota Bogor termasuk kategori Website informasi publik yang menyampaikan informasi Produk Hukum Kota Bogor, berita seputar hukum di Kota Bogor dan informasi lainnya tentang hukum di Kota Bogor kepada publik, yang disertai inovasi, keputusan ini didasarkan pada SK Menkumham RI Nomor M.HH-2.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022." ungkap Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta
-Media Pers Huk-HAM
2022-10-18
Berita Terpopuler
- permohonan konsultasi dari kecamatan bogor selatan dan lurah bantarjati
- kunjungan kerja pansus ii dprd kota payakumbuh terkait pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
- pemkot bogor penuhi janji sertakan warga menyusun raperwali terkait pemusnahan angkot 20 tahun
- terima mahasiswa magang, bagian hukum dan ham kota bogor: praktik kerja hukum
- polikrisis di tahun 2026, alma wiranta: akui regulasi daerah harus kuat
- jalin silaturahmi dan sinergitas, bawaslu kota bogor kunjungi bagian hukum dan ham setda kota bogor
- bagian hukum dan ham melaksanakan koordinasi dengan penerjemah ditjen pp kementerian hukum terkait alih bahasa produk hukum kota bogor.

