Berita Hukum
Permasalahan terkait Pertimbangan Riwayat Tanah atas Hasil Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 154/PAN.A/HGB/V/PHP/2002, milik PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Rapat Permasalahan terkait Pertimbangan Riwayat Tanah atas Hasil Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 154/PAN.A/HGB/V/PHP/2002, milik PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk. yang dilaksanakan di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bogor dihadiri oleh perwakilan PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk., Perwakilan BPN Kota Bogor, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor Marse Hendra Saputra dan Analis Kebijakan Muda Andri Santosa Putra dan Pengelola Data Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor Raden Adhie Andrianto Supriadi, Perwakilan BKAD Kota Bogor, Subkor Perundang-Undangan setda Kota Bogor Roni Ismail dan subkor Bantuan Hukum dan HAM setda kota Bogor Yulia Anita.
Pada rapat pembahasan yang dilakukan tersebut sebagai langkah sinkronisasi dan konsolidasi antara Pihak PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk. dengan Pemerintah Kota Bogor serta BPN Kota Bogor dalam hal proses pengajuan permohonan Sertifikat. Namun demikian, Pihak Pemerintah Kota Bogor meminta dokumen keabsahan dari Surat pelepasan Hak dan dokumen pelengkapannya sebgai suatu persyaratan permohonan di BPN Kota Bogor yang harus memenuhi syarat administrasi, syarat yuridis dan syarat teknis. Oleh karena semua persyaratan yang dimaksud untuk menjadi perhatian dari pihak yang mengajukan permohonan agar sesuai dengan mekanisme pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-Media Pers Huk-HAM
2022-10-03
Berita Terpopuler
- pemkot bogor genjot implementasi perda disemua aspek, kabag hukum dan ham: “siapapun harus patuh”
- kerjasama dengan lbh, bagian hukum dan ham fasilitasi pegawai selesaikan permasalahan hukum secara pro bono.
- bagian hukum dan ham kota bogor perkuat kpi melalui inovasi teknologi digital
- usut dugaan penyalahgunaan keuangan di satpol pp kota bogor, hak pegawai dipastikan dipulihkan
- pemkot bogor libatkan masyarakat dalam pembentukan perda, alma : "tertib dan harmonis, beri efek jera bagi pelanggar”
- bagian hukum dan ham setda kota bogor berikan respons terkait wacana perwali santunan kematian
- bagian hukum dan ham setda kota bogor menerina audiensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)

