Berita Hukum
Pemkot Bogor akan terbitkan perwali baru Integrasi Sistem Informasi
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menerangkan penyesuaian peraturan wali kota bogor mengenai integrasi data dilatarbelakangi oleh banyaknya website dan aplikasi yang dibuat masing-masing satuan kerja.
"Perwalinya sedang dalam pembahasan, jadi nomornya belum ada. Ke depan implementasi satu data yang berarti menjadi menjadi acuan semua aplikasi dan website lebih ditekankan dalam perwali baru"
Ia menyampaikan dari sisi hukum, regulasi satu data Bogor sudah tertuang dalam Perwali Nomor 147/2019 yang telah mengatur pengertian, maksud dan tujuan, azas, kedudukan, kewenangan, penyelenggaraan, pembina data, kriteria dan sebagainya.
Dalam Perwali Baru, Semua website dan aplikasi dari masing-masing dinas dan satuan kerja wajib mengacu pada portal Satu Data Bogor.
Saat ini, beberapa website di dinas di Bogor di antaranya Sosial Aplikasi Data (Solid) di Dinas Sosial Bogor, Sistem Informasi Berbagai Aduan dan Saran (SiBadra), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Kota Bogor, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Smart Health Satu Data Kesehatan Dinas Kesehatan Bogor dan Lainnya.
Website tersebut belum mengacu pada satu data yang terintegrasi di portal Satu Data Kota Bogor. Ke depan portal tersebut akan hadir untuk menjadi induk website lain di Pemerintah Kota Bogor.
"Perwalinya segera diterbitkan setelah proses kajiannya selesai" ujarnya
-Media Pers Huk-HAM
Berita terkait dapat anda baca pada laman berikut :
https://www.antaranews.com/berita/3145125/pemkot-bogor-akan-terbitkan-perwali-baru-integrasi-sistem-informasi#mobile-nav
2022-09-29
Berita Terpopuler
- fgd review perwali kota bogor nomor 47 tahun 2019: penguatan regulasi penyelenggaraan gerakan pramuka
- bagian hukum dan ham terima kunjungan kerja setda kota tasikmalaya, perkuat sinergi penyusunan regulasi
- lambang daerah kota bogor menambah kecintaan: identitas dan kehormatan
- perkuat literasi perda kota bogor, alma luncurkan insap (informasi sanksi perda)
- bagian hukum dan ham setda kota bogor bersama dprd kota bogor gelar sosialisasi peraturan daerah di empat lokasi
- bagian hukum dan ham setda kota bogor terima kunjungan kerja dprd kota cilegon bahas penyusunan raperda pencegahan perilaku seksual berisiko
- bagian hukum dan ham setda kota bogor terima kunjungan benchmarking jdih kementerian koordinator bidang pangan ri

