FGD UU HKPD dan UU Cipta Kerja & Launching Website JDIH Kota Bogor Versi 3.1

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Dampak Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Peraturan Perundang-undangan di Daerah. FGD yang diselenggarakan secara tatap muka mengundang 4 (empat) orang Narasumber yaitu R. An An Andri Hikmat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri memaparkan tentang Pokok Pengaturan UU HKPD dan Dampak Terhadap Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, Arif Nurcahyo yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memaparkan mengenai Dampak UU Cipta Kerja terhadap Peraturan Perundang-undangan di Daerah, Emalia Suwartika yang berasal dari BPHN memaparkan mengenai pentingnya JDIH sebagai Sarana Informasi Hukum di Daerah, serta Hafiel Nurjaman yang berasal dari Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM memberikan pengetahuan bagi Perancang Undang-undang di Daerah Terkait Teknik Penyusunan Omnibus. 

Selain Mengadakan FDG Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor juga melakukan launching website JDIH Kota Bogor versi 3.1 yang merupakan pengembangan dari website sebelumnya. Acara yang dilaksanakan pada Kamis 30 Juni 2022 di Hotel Asana Grand Pangrango ini dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah Dikota Bogor Beserta Perwakilan dari Kecamatan dan Keluran se-Kota Bogor. 

Melalui kegiatan ini, Alma Wiranta selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, siap untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan di daerah agar sejalan dengan amanat UU HKPD dan UU Cipta Kerja. Selain itu, Alma juga berharap agar masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat bersinergi dengan Bagian Hukum dan HAM dalam setiap penyusunan produk hukum serta publikasi produk hukum melalui website JDIH. 

- Media Pers Huk-HAM

 

2022-06-30