Perkuat Kebijakan Restoratif Justice di Kota Bogor, Alma: Dengan Peraturan Daerah

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, di ruang kerjanya (22/3/2023) menyampaikan, "Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif sebagai SOP implementasi Keadilan Restoratif, merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, maka untuk mendukung perlindungan masyarakat di Kota Bogor  diharapkan Perwali tersebut bisa menjadi pedoman bagi para korban dan pelaku tindak pidana yang sudah berdamai dan melaksanakan kebijakan dalam RJ."

Masih kata Alma, “Restorative Justice ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor yang dilakukan secara optimal dalam membantu warga yang menghadapi permasalahan hukum.” 

Sementara itu dalam perkembangan terhadap  kebijakan Restorative Justice di tingkat Wilayah, beberapa peneliti, pengamat sosial dan akademisi di Kota Bogor mendorong agar kebijakan yang baik tersebut dikuatkan dengan aturan yang lebih tinggi dari Perwali, sehingga dengan dasar yang kuat dalam menjaga kedamaian dan ketentraman di Kota Bogor agar saluran aspirasi masyarakat yang terlembaga secara formal.

Terhadap hal tersebut, Alma  menanggapinya, "bahwa telah membuat persiapan dengan mengusulkan perubahan propemperda tahun 2022, dan dalam Naskah Akademis  Raperda Rumah Keadilan Restoratif  Kota Bogor, diuraikan pemahaman sederhana terhadap kebijakan RJ dari unsur sosilogis diantaranya:

1. upaya pemulihan keadaan masyarakat setelah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan karena melanggar norma atau kaidah.
2. penyelesaian permasalahan dimasyarakat dengan hadirnya negara menjunjung budaya sunda dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh merupakan solusi terbaik 
3. Pemerintah Kota Bogor akan mengoptimalkan Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayah Kota Bogor sebagai momentum penghormatan dan pemenuhan HAM."
 

"Penerbitan Perda Kota Bogor tentang RJ akan membantu memfasilitasi pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, ham, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kota Bogor" tutup Alma.

-Media Pers Huk-HAM

2022-04-23