a. bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Visi dan Misi KOTA BOGOR serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan maka Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan WaliKOTA BOGOR Nomor 31 Tahun 2005 perlu disesuaikan dan diatur kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan WaliKOTA;
-
TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT