bahwa masalah pertanahan merupakan salahsatu permasalahan yang berpotensimenimbulkan gangguan keamanan danketertiban sehingga memerlukan penanganansecara komprehensif dan terkoordinasi;
penanganan ini harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan guna mencegah konflik horizontal maupun vertikal sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus sengketa lahan yang berujung pada kerusuhan sosial, maka diperlukan kerangka regulasi yang kuat berbasis UUPA No. 5 Tahun 1960 beserta turunannya untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012tentang Penanganan Konflik Sosial (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5315);3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 7037);4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018tentang Kecamatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6206);5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3Tahun 2021 tentang embentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran DaerahKota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah KotaBogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3Tahun 2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran DaerahKota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 184Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, UraianTugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 20218. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, UraianTugas, dan Tata Kerja di Lingkungan SekretariatDaerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota BogorTahun 2022 Nomor 122)Nomor 184);7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119Tahun 2022 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaPerangkat Daerah (Berita Daerah Kota BogorTahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Wali Kota BogorNomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan AtasPeraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PerangkatDaerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023Nomor 65);8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, UraianTugas, dan Tata Kerja di Lingkungan SekretariatDaerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota BogorTahun 2022 Nomor 122).

TENTANG TATA CARA FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN