a. bahwa untuk lebih memotivasi kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan dan kelurahan dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB di KOTA BOGOR, perlu diadakan penilaian keberhasilan pengelolaan PBB bagi kecamatan dan kelurahan; b. bahwa dalam rangka penilaian keberhasilan kecamatan dan kelurahan dalam pemungutan, pengelolaan administrasi, dan pengamanan target penerimaan PBB Sektor PerKOTAan di KOTA BOGOR, perlu dibuat pedoman penilaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WaliKOTA;
-
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DI KOTA BOGOR