Webinar Pengamanan Aset di Pemerintah Kota Bogor

Kegiatan Webinar diadakan oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor dengan mengangkat tema “PENGAMANAN ASET DI KOTA BOGOR”. Kegiatan diadakan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 melalui virtual dibuka oleh Wali Kota Bogor, sambutan dari Wakil Wali Kota Bogor dan Sekretaris Daerah Kota Bogor. Kegiatan juga diisi dengan Narasumber yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Kepala Satuan Tugas Pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK serta diikuti oleh perwakilan para perangkat daerah di Kota Bogor mulai dari Inspektorat Kota Bogor hingga para pejabat di wilayah.Banyaknya permasalahan aset di Kota Bogor menjadi latar belakang diangkatnya tema webinar kali ini.

Dalam sambutannya Wali Kota Bogor menyampaikan sedikitnya ada 3 dimensi terkait  pengelolaan aset yaitu diantaranya batasan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip Good Governance, pencatatan dan pengadministrasian secara tertib dan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah demi peningkatan kesejahteraan warga.

Pengelolaan aset dimulai dengan pendataan dan pencatatan seperti sertifikasi, penguasaan dan pengadaannya. Sistem aplikasi yang baik dan aksesibel untuk pendataan dan pengendalian aset juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor.

Permasalahan aset di Kota Bogor merupakan warisan lama dan adanya pembiaran dari pejabat pemerintah daerah di Kota Bogor, begitu yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Manajemen aset yang buruk di daerah merupakan pintu terjadinya bibit awal korupsi.

Kepala Satuan Tugas Pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK menyampaikan bahwa titik rawan pengelolaan aset daerah yaitu rendahnya komitmen pengamanan aset oleh pejabat di daerah. Dilakukan Monitoring Center For Prevention (MCP) mulai dari penguatan database aset daerah, sertifikasi, penerbitan aset dan PSU serta penagihan piutang pajak.

Beberapa point penting yang disampaikan Wakil Wali Kota Bogor pada webinar hari ini terkait pengamanan aset yaitu yang pertama pencatatan dan digitalisasi, memperluas fitur pengecekan dan monitoring aset serta pengawasan PSU yang sudah diserahkan kepada Pemerintah harus berbanding lurus dengan tanggung jawab.

Kepala Bagian Hukum dan HAM mengatakan hal urgent yang dilakukan dalam pengamanan aset yaitu upaya pencegahan bekerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Negeri. Pembiaran atas aset bermasalah menjadi titik awal terjadinya tindak pidana korupsi. Dibutuhkan konstruksi hukum yang ideal serta Tim yang akan menyusun pola pengamanan aset.

Demikian Siaran Pers Kegiatan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan dan menjadi maklum serta perhatian seluruh pihak.

-Media Pers Huk-HAM

2021-09-27