Berita Hukum
Hapus Sanksi Kurungan di Perda Kota Bogor: Deadline 2 Januari 2027
Bogor. Reformasi hukum di daerah memasuki babak baru dalam implementasi produk hukum daerah. Pemerintah Kota Bogor, melalui Bagian Hukum dan HAM Setda, mengakselerasi sinkronisasi sebanyak 124 Peraturan Daerah pasca diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Regulasi nasional ini menjadi titik balik relasi Pusat-Daerah: dari paradigma represif menuju restorative dan ultimum remedium.
Saat ini Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan HAM yang dipimpin langsung oleh Alma Wiranta untuk merumuskan Pedoman Denda Administratif. Dokumen ini akan menjadi legal basis teknis bagi PPNS, termasuk Satpol PP dalam menerapkan sanksi Perda di lapangan.
“Reformasi ini tidak bisa berjalan soliter. Butuh ekosistem yang kuat melalui kolaborasi akademisi, praktisi, legislatif, eksekutif, hingga edukasi kepada komponen masyarakat. Hukum harus dipahami sebagai instrumen keadilan, bukan kepentingan menindas,” tutup Alma Wiranta (RMI/ALW)
2026-05-11
Berita Terpopuler
- bagian hukum dan ham berkolaborasi dengan dprd kota bogor sosialisasikan peraturan daerah kota bogor
- bagian hukum dan ham adakan focus group discussion (fgd) pengamanan aset di lingkungan pemerintah daerah kota bogor
- menjadi narasumber, kepala bagian hukum dan ham sampaikan penyusunan peraturan tingkat daerah
- alma wiranta, memegang satu prinsip: regulasi harus tetap hidup di tengah kondisi yang dinamis.
- tim kuasa hukum pemerintah daerah kota bogor hadiri agenda sidang gugatan keberatan
- harmonisasi perjanjian kerja sama dengan pt trans jabar tol
- menerima kunjungan kerja bapemperda dprd kabupaten padang pariaman terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan pemerintah daerah