a. bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai elemen pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat hukum, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas diantaranya perlu dilakukan upaya verifikasi atau pengujian atas penerimaan pendapatan, pengajuan permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban bendahara; c. bahwa untuk memudahkan dalam pelaksaanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya peraturan untuk dijadikan pedoman;
-
PEDOMAN VERIFIKASI PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)