a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan KOTA BOGOR, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan perlu disesuaikan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, diperlukan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan; c. bahwa untuk kelancaran pelayanan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah KOTA BOGOR; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan WaliKOTA tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, Pemrosesan, dan Surat Keterangan di KOTA BOGOR;
-
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, PENDAFTARAN, PEMROSESAN, DAN SURAT KETERANGAN DI KOTA BOGOR