Non Peraturan Katalog

Subjek : PERWALI KOTA BOGOR

Sumber : SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Tentang : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Isi :

a. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) maupun tanpa menggunakan dana APBN/APBD; b. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD dan dibiayai oleh dana APBN/APBD telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, sedangkan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan pendanaan di luar APBN/APBD termasuk pinjaman/hibah dari luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah memerlukan pedoman pengaturan tersendiri; c. bahwa BUMD sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelakanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel; d. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan menggunakan dana selain dana langsung dari APBN/APBD memerlukan tata cara tersendiri yang diatur oleh Direksi berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh WaliKOTA yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal daerah pada BUMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan WaliKOTA tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah KOTA BOGOR;

Dasar Hukum :

-

Di atur tentang :

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Catatan abstrak :

-

« Kembali

Pencarian Peraturan