Non Peraturan Katalog

Subjek :

Sumber :

Tentang : PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Isi :

  1. bahwa informatika dan komunikasi merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informatika dan komunikasi di masyarakat dan pemerintahan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang pesat;
  3. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan informatika dan komunikasi di Kota Bogor;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi

Dasar Hukum :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012     Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 /Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Di atur tentang :

Catatan abstrak :

« Kembali

Pencarian Peraturan